Bandung -Media YAAHOWU- Komisi III DPRD Kota Bandung membahas masalah realiasi anggaran bersama Dinas Perhubungan (Dishub) serta Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Komisi III menekankan agar realiasi penyerapan anggaran dilakukan dengan tepat sasaran.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandung Agus Hermawan mengatakan, pihaknya akan
terus mengawasi realiasi anggaran itu di lapangan. Ini dilakukan supaya
anggaran OPD di masa mendatang lebih tepat sasaran demi kepentingan masyarakat.
"Tentu kami khususnya dari Komisi III punya harapan besar karena harus ada
komunikasi dan koordinasi dengan mitra kerjanya (OPD) itu sendiri, apa yang
akan diprogramkan di tahun 2025 karena kita sebagai pengawasan. Kita juga dalam
sisi anggarannya bisa mengawasinya supaya tepat sasaran," kata Agus
Hermawan dalam keterangannya dikutip, Rabu (15/10/2025).
Sementara, anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Aan Andi Purnama menambahkan
bahwa OPD harus punya inovasi dalam menjalankan programnya. Ia meminta OPD tak
hanya sekedar menjiplak program sebelumnya yang dinilai kurang optimal.
"Jangan copy-paste dari lembaga lain, khususnya dari Dishub ini, perlu ada
gerakan yang nyata terkait bagaimana menurunkan angka kemacetan di Kota
Bandung," ujarnya.
Kemudian, Wakil Ketua Komisi III Agus Andi Setyawan mengatakan, Kota Bandung masih
perlu banyak penataan, khususnya pada bidang parkir. Salah satu yang ia soroti
adalah masalah getok tarif parkir yang beberapa waktu lalu jadi sorotan setelah
viral di media sosial.
"Yang kemarin menjadi viral se-nasional dengan tarif yang sangat tidak
masuk akal, misalnya. Selain itu pengelolaan SDM ini juga harus
diperkuat," tegasnya.
Anggota Komisi II lainnya, Nina Fitriana Sutadi berpesan agar setiap kebijakan
yang dibuat wali kota patut diperhitungkan dengan berlandaskan data.
"Beberapa program tersebut terutama untuk penanganan sampah juga harus
diprioritaskan," pungkasnya. (Sumber:detik.com)***